IGTV.VISION – Setelah sempat tertunda sekian waktu, Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golongan Karya (Golkar) Gunungkidul akhirnya terlaksana di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar D.I. Yogyakarta, Senin (09/11/26). Hasil Musda memutuskan, Eri Agustin Sudiati, dipercaya menjadi Ketua DPD Golkar Gunungkidul (2026–2031). Namun, sejumlah pihak menilai hasil Musda cacat hukum.
Hal itu disampaikan Tommy Harahap, SH.MH,. Kepada IGTV, mantan pengurus Partai Golkar Gunungkidul era 90an ini mengatakan bahwa hasil Musda XI Partai Golkar 2026 disinyalir cacat hukum dan tidak jujur, sehingga perlu diulang.
Mantan anggota DPRD Propinsi DIY Fraksi Golkar tahun 1997 tersebut melihat terjadi beberapa kecurangan salah satunya, dikatakan Tommy, terkait pemberitahuan Musda yang dinilai sangat mendadak.
“Dilakulan mendadak yaitu H-1. Sebelumnya Pengurus Kecamatan diganti terlebih dahulu dengan PLT Pengurus Kecamatan, mereka kemudian yang disuruh hadir mengikuti Musda,” kata Tommy.
Pertanyaannya, demikian Tommy berujar, apa dasar mengganti Pengurus Kecamatan dengan PLT yang terjadi pada H-1 Musda Partai Golkar Gunungkidul.
“Disinyalir ada akal2an untuk kepentingan tertentu atau seseorang. Golkar ini partai besar seharusnya memberi contoh yang baik, laksanakan secara jujur dan aturan, saya prihatin atas kejadian ini,” pungkas Tommy yang juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum.
Terpisah, Koordinator Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Gunungkidul, Supriyono mengatakan bahwa Musda XI awalnya akan dilaksanakan pada 8 November 2025. Namun, jadwal tersebut molor hingga November 2026.
Penundaan Musda hampir satu tahun, dikatakan Supriyono, tidak dilepaskan dari dinamika politik internal partai. Selain itu, persoalan semakin mengemuka ketika pelaksanaan Musda yang semestinya menjadi kewenangan DPD Golkar Gunungkidul, pada akhirnya diambil alih DPD Provinsi DIY.
”Musda ini terkesan sengaja diundur-undur. Ada sejumlah indikasi penyimpangan terhadap aturan organisasi, baik AD/ART maupun ketentuan yang ditetapkan DPP Partai Golkar. Karena itu, kami mempertanyakan dasar dan mekanisme pengambil alihan Musda oleh DPD provinsi,” kata Supriyono kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Penulis: NHS
Editor: HRD
