YOGYAKARTA – Polda DIY kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat yang kali ini bertempat di Pasar Beringharjo Yogyakarta (17/03/2023).
Jumat Curhat kali ini menyerap aspirasi, keluhan dan saran dari masyarakat yang merupakan pengunjung, pelaku usaha dan warga sekitar Pasar Beringharjo untuk meningkatkan pelayanan Polri di masyarakat kemudian dilanjutkan kegiatan kerjasama TNI Polri dalam mendukung program pemerintah untuk menanggulangi stunting khususnya wilayah Kota Yogyakarta.
Dalam Jumat Curhat ini dihadiri langsung oleh Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H. dengan didampingi oleh para Pejabat Utama Polda DIY dan Kapolresta Yogyakarta.
Di sesi tanya jawab, Parmin yang merupakan tukang becak di Malioboro mengeluhkan soal kemacetan di sekitar Malioboro terutama di depan Pasar Beringharjo. Parmin mengusulkan penambahan personil di Malioboro serta mengaktifkan kembali rambu-rambu yang sudah lama diabaikan masyarakat serta mengusulkan adanya pos polisi di Malioboro untuk pengaduan masyarakat agar problem-problem di Malioboro cepat teratasi.
Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Beringharjo terkait penanganan kejahatan jalanan mengusulkan untuk mengadakan pendidikan mental di sekolah dari Anggota Polri dan memberikan wadah untuk berekspresi para siswa-siswa sekolah.
Menjawab pertanyaan Parmin, Kapolda langsung memerintahkan Direktorat Lalu Lintas Polda DIY dan jajaran agar mendiskusikan dengan para tukang becak untuk mengatur sistem penguraian macet.
“Untuk Ditlantas dan jajaran akan mendiskusikan dengan para tukang becak untuk mengatur sistemnya, termasuk sistem parkir untuk para tukang parkir sehingga bisa mengurangi kemacetan. Dari Pemda juga hadir, dan dari TNI nanti akan mendidik bagaimana mengatur parkir”, tutur Kapolda.
Kemudian menjawab usul dari salah satu pedagang Pasar Beringharjo, Kapolda mengatakan bahwa Kepolisian akan segera menemukan langkah untuk mengatasi kejahatan jalanan.
“Rabu mendatang kami akan memaparkan sehingga akan ditemukan langkahnya, dari November kami melakukan pencegahan, termasuk razia pada orang yang nongkrong dan berpotensi melakukan kejahatan jalanan”.
“Pendidikan mental sudah dilakukan. Di Kabupaten Sleman sendiri sudah 35 sekolah menyatakan diri tidak ada genk sekolah kemudian di Bantul ada kegiatan menyatakan bebas genk sekolah dan bebas knalpot blombongan”, ungkap Kapolda. (Red)
